Kalender

Last month April 2014 Next month
M T W T F S S
week 14 1 2 3 4 5 6
week 15 7 8 9 10 11 12 13
week 16 14 15 16 17 18 19 20
week 17 21 22 23 24 25 26 27
week 18 28 29 30

Jajak Pendapat

Apa yang menurut anda yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan Mutu sekolah ?
 

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini134
mod_vvisit_counterKemarin48
mod_vvisit_counterMinggu Ini367
mod_vvisit_counterMinggu Lalu511
mod_vvisit_counterBulan Ini1680
mod_vvisit_counterBulan Lalu2617
mod_vvisit_counter0141357

Surat Mengenai Juknis PPDB 2013/2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH

Jl. R.S. Fatmawati – Cipete – Kebayoran Baru – Jakarta

Telp: 021-7694140, 7669205 - Fax. 021- 7696033, 7669205

Nomor         :  776/D2/DM/2013                                                                                                                     12 April 2013

Lampiran     :  -

Perihal         : Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Tahun 2013

Yth.

1)  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

2)  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota

 

Dengan  hormat  kami  sampaikan  bahwa  dalam  rangka  menghadapi  tahun  pelajaran  baru

2013/2014 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi  manusia, nilai  keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Penyelenggaraan

pendidikan  tidak diskriminatif berarti tidak  membedakan jenis  kelamin,  suku,  ras,  kedudukan sosial  atau  tingkat  kemampuan ekonomi.

2.  Setiap penyelenggara satuan pendidikan agar mentaati aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah No.17

tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya bagian keempat pasal 81, 82 dan 83 dan Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan

Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011; MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan

Sekolah/Madrasah.

3.  Sehubungan dengan rencana pemberlakuan Kurikulum 2013 maka Penerimaan Peserta Didik

Baru (PPDB) pada satuan pendidikan perlu mempertimbangkan:

a.   Seleksi calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA   dilakukan berdasarkan data SKHUN atau Nilai Akhir pada Program Paket B, nilai raport sekolah/madrasah,

hasil test akademik seleksi PPDB, data bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, dan usia calon

peserta didik baru.

b.  Seleksi  calon  peserta  didik  di  setiap  satuan  pendidikan  hendaknya  tidak  hanya berdasarkan prestasi, tetapi juga pemerataan, pembukaan akses seluas-

luasnya bagi masyarakat  sekitar;  maka    dalam  proses  pendaftaran  (PPDB)  siswa  diberi  peluang memilih 2 sekolah, salah satu sekolah berada di wilayah asal

SMP/MTs   atau jarak tempat tinggal ke sekolah terdekat.

c.   Proses  peminatan  siswa    akan  dilakukan  pada  kelas  X  (sepuluh)  semester  pertama sehingga satuan pendidikan wajib secara proaktif melakukan sosialisasi

dan penelusuran potensi akademik dan non akademik pada tingkatan kelas/sekolah sebelumnya. Dalam proses  peminatan  perlu  mempertimbangkan kemampuan

peserta  didik  dan  kapasitas sekolah (sarana, SDM, dan lain-lain).

 

4.  Satuan pendidikan agar berupaya mewujudkan layanan pendidikan bermutu   yang ramah secara sosial. Oleh karena itu, setiap penyelenggara satuan pendidikan

wajib melaksanakan kebijakan PPDB yang berpihak (affirmative) kepada calon siswa dari keluarga miskin dengan melaksanakan hal-hal berikut:

a.  Penerimaan peserta didik baru pada SMA diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas   bagi peserta didik yang berasal dari keluarga

ekonomi kurang  mampu dan diupayakan dibebaskan dari biaya penerimaan atau tidak dipungut biaya.

b. Setiap  penyelenggara  memanfaatkan  sebaik  mungkin  bantuan-bantuan  dana  yang diterima dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk membantu

pembiayaan bagi siswa-siswa yang direkrut dari keluarga miskin, sesuai dengan aturan yang berlaku.

c.  Menerapkan  mekanisme  subsidi  silang  untuk  membantu  pembiayaan  siswa  miskin.

Penerapan mekanisme ini harus dilakukan melalui proses musyawarah yang obyektif, adil  dan  demokratis  antara  pihak  sekolah  dan  orang  tua  siswa,  serta

dilaksanakan dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.

d. Menerapkan langkah-langkah afirmasi lain yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak siswa dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan tanpa

menghambat upaya sekolah dalam peningkatan mutu.

e.  Untuk memastikan bahwa misi ramah sosial tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, pelaksanaan dan waktu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diserahkan

sepenuhnya pada kebijakan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau sekolah masing- masing.

 

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 

 

 

A.n Direktur Jenderal Pendidikan Menengah

Direktur Pembinaan SMA

 

 

 

 

 

 

Harris Iskandar, Ph,D.

NIP. 196204291986011001

 

Tembusan Yth

Dirjen Pendidikan Menengah sebagai laporan.

Adapun Surat asli mengenai Petunjuk Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2013-2014 dapat di download disini